Dengan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai provinsi pengimplementasian program FCPF-Carbon fund, diharapkan bahwa provinsi akan mengembangkan kesepakatan pendanaan berbasis hasil dengan FCPF, mencapai target pengurangan emisi signifikan selama periode implementasi (2018—2024) dan menerima pembayaran atas pengurangan emisi.

Emission Reduction Project Idea Note (ER-PIN) dari Indonesia telah dipilih pada bulan Juni 2016. Hal ini kemudian diikuti dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara World Bank dan Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Maret 2017. Saat ini, pemerintah Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan para mitra mengembangkan Emission Reduction Program Document (ERPD) dan proses review internal telah berjalan pada bulan Mei 2017. Diharapkan ERPD dapat disampaikan pada bulan Oktober 2017.

Untuk mencapai tahap kesepakatan (ERPA), kajian menyeluruh dan penyempurnaan program diperlukan termasuk yang terkait dengan tata kelola kelembagaan, pembagian manfaat, ekonomi sumber daya hutan, pengelolaan publik, sistem MRV, carbon accounting, safeguards, dan sistem informasi geografis. Kajian tersebut dan penyempurnaan program akan memerlukan kolaborasi yang kuat antara para pihak di Kalimantan Timur, alokasi sumberdaya yang rasional, dan dukungan teknis. 

Para pihak yang terlibat:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. The World Bank

3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4. Jajaran Pemerintah Kabupaten di Kalimantan timur

5. Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur

6. The Nature Conservancy Indonesia

7. WWF

8. BIOMA

9. Yayasan Bumi

10. APHI

11. GAPKI

12. GGGI

13. Planete Urgence

14. GIZ Forclime

15. GIZ SCPOP

16. TFCA

17. Solidaridad

18. Yayasan Khatulistiwa Indonesia (YASIWA0

19. UNDP Kalimantan Forest

Mekanisme Replikasi:

1. Penyebarluasan pembelajaran

2. Kebijakan yang relevan untuk mendukung implementasi strategi pengurangan emisi

3. Sistem MRV

4. Mekanisme distribusi pembayaran

5. Benefit sharing